Kepastian standar pelayanan publik cegah malaadministrasi

Untuk itu, setiap penyelenggara layanan publik wajib memastikan kejelasan persyaratan, prosedur, dan jangka waktu penyelesaian layanan. Rahmadi menggarisbawahi tiga aspek penting: kejelasan persyaratan bagi masyarakat, proses pelayanan yang sesuai prosedur, serta standar waktu penyelesaian yang terukur. Maladministrasi seringkali bermula dari buruknya pelayanan yang tidak segera diperbaiki, sehingga keluhan masyarakat dibiarkan berlarut.

Jika maladministrasi terus diabaikan, persoalan ini berpotensi berkembang menjadi masalah hukum yang lebih serius, termasuk tindak pidana korupsi. Pencegahan efektif juga bergantung pada etika aparatur dan mutu pekerjaan. Aparatur sipil negara yang menjunjung tinggi etika dan kualitas kerja akan membantu memastikan pelayanan publik berjalan baik dan terhindar dari maladministrasi.